Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Februari 2015

Murid SD di Banten Belajar di Kelas Bocor Bersekat Bambu

Provinsi Banten yang letaknya tak jauh dari Ibukota seharusnya memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, hal itu tak berlaku bagi siswa Sekolah Dasar (SD) 01 Mekar Sari, Kampung Gendir, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, yang beratap bocor dan bersekat bambu.

Murid di sekolah ini juga harus rela membagi ruangan dan bangkunya kepada murid lainnya. Sekolah ini sekarang hanya memiliki 3 ruangan kelas yang digunakan untuk siswa kelas I hingga VI.

"Bahkan kami harus rela membagi sekat ruang guru dengan siswa kelas IV, karena keterbatasan ruangan," kata Mustofa, Kepala Sekolah SDN Mekarsari 01 Mekar Sari, Selasa (9/9/2014).

Gedung sekolah yang dibangun tahun 1968 ini berdiri atas permintaan masyarakat agar anak-anaknya tak menempuh perjalanan sejauh 4 kilometer jika ingin mengenyam pendidikan. Selain jauh, jalanan pun sulit dilalui ketika hujan turun.

"Kalau musim hujan jalan masuk ke kampung ini tidak bisa dilalui kendaraan," lanjutnya.

Jika dilihat kondisi bangunannya, ruangan yang ada sulit untuk bisa disebut sebagai tempat belajar. Sekolah yang memiliki 120 murid ini dindingnya telah retak di mana-mana, bahkan sekat ruangannya pun terbuat dari bilik bambu.

Atap bangunan tak lagi utuh dan tiang penyangga dari kayu pun telah rapuh dimakan rayap. Sementara lantainya sudah tak berubin lagi. Kondisi seperti ini akan semakin parah saat musim hujan, karena banyak air yang masuk, baik dari atap maupun dari lantai, sehingga mengakibatkan ruangan menjadi becek dan licin.

Pihak sekolah memang terpaksa membuat sekat agar 1 ruangan bisa digunakan untuk 2 kelas saat belajar mengajar. Kondisi ini membuat para murid tak bisa belajar dengan tenang. Mereka harus berdesakan duduk di bangku karena tempat yang sempit. Jumlah bangku yang tak mencukupi memaksa para murid harus rela duduk bergantian.

Bahkan mereka mengeluh karena sulit berkonsentrasi untuk menerima pelajaran karena dalam 1 ruangan itu harus berbagi suara dengan kelas lainya yang hanya dipisahkan sekat bambu.

Sementara para guru juga tidak bisa berkonsentrasi memberikan pelajaran secara penuh. Tak jarang kalau musim hujan tiba, proses belajar mengajar pindah ke rumah warga.

Sedangkan menurut Asrofi, salah satu guru senior dan wali kelas IV menjelaskan, dulu sekolah ini memiliki 5 ruangan kelas, namun banyak yang hancur karena gempa bumi di Ujung Kulon tahun 1999.

"Sejak gempa itu sempat dapat bantuan pembangunan 3 ruang kelas, tapi sampai sekarang belum pernah ada lagi. Padahal kondisinya sudah tidak layak," kata Asrofi.

Pihak sekolah pun sudah berkali-kali mengajuka proposal bantuan perbaikan, tetapi hal tersebut hingga kini tak ada kabarnya.

"Setiap tahun kita diminta ajukan proposal bantuan sama foto kondisi bangunan ke dinas, tapi alhamdulliah cuma janji saja. Padahal Pak Camat sama orang Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) juga pernah ke sini beberapa kali," ujarnya.

Sebagai seorang guru, ia hanya berharap agar muridnya diberikan sarana dan prasarana yang memadai, bukan dengan ruangan kelas yang bocor dan rusak parah. "Pemerintah ingin mutu pendidikan di Banten naik, tapi gimana bisa baik kalau kondisi sekolah tempat kami belajar seperti ini," pungkas Asrofi.

sumber : liputan6.com

5 Pelajar SMP Datangi Rumah Transisi Curhat Penerapan Kurikulum

5 Pelajar berseragam SMP ditemani oleh seorang guru mendatangi Rumah Transisi. Kedatangan mereka sejak pukul 08.00 WIB ingin curhat mengenai masalah dalam Kurikulum 2013.

Namun, tak ada petinggi di Rumah Transisi yang menemui mereka, hanya ada beberapa personel Paspampres yang terlihat mengamankan lokasi.

Pelajar dan guru tersebut berasal dari SMPN 252 Duren Sawit, Jakarta Timur. Guru matematika dari sekolah tersebut, Harder Sinaga menuturkan anak didiknya yang diajak ke Rumah Transisi adalah pelajar kelas 8 yang mendapatkan Kurikulum 2013 secara mendadak.

"Persoalannya mereka kelas 8, tahun lalu nggak dapat Kurikulum 2013. Tapi di tengah jalan dapat Kurikulum 2013. Di Jakarta hanya 31 sekolah yang ditunjuk, tapi tiba-tiba semua kelas 8 jadi Kurikulum 2013 semua, padahal SMP 252 nggak termasuk," ujar Harder di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Dia mengungkapkan, sekolahnya tidak menolak implementasi Kurikulum 2013. Namun seharusnya implementasi dilakukan bertahap. Apalagi para pelajar juga tidak ditunjang dengan buku-buku Kurikulum 2013. Begitu juga dengan janji pemerintah menyediakan sarana buku pada 15 Agustus lalu, tapi belum ada buktinya.

Harder mengaku sudah berbicara dengan pihak kementerian terkait, tapi tak digubris. "Kan saat liburan guru-guru ada penataran implementasi kurikulum. Guru Disdik yang ngajar kita bilang ini keputusan menteri yang harus dijalankan," tutur Harder.

Tentang kedatangannya ke Rumah Transisi diakui sebagai inisiatif pribadi. Bahkan Harder mengaku mengajak beberapa pelajar yang mau dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

Salah seorang pelajar, Aliyah Rifdah menuturkan setiap hari proses belajar mengajar masih menggunakan buku KTSP 2006. Karena itu ia pun ingin meminta kejelasan.

"Kalau bisa Pak Jokowi kasih kita gimana gitu, kasih kepastian dong. Belajarnya pakai yang mana," cetus Aliyah.

Aliyah menyampaikan pula kalau kedatangannya tidak menyita waktu belajar, apalagi bolos. Ia baru masuk sekolah siang hari. "Kita masuk siang, kalau nggak ada orang, ya sudah kita ke sekolah," tandas Aliyah.

sumber : liputan6.com

Jual Buku Kurikulum 2013, Toko Digerebek Warga dan LSM

Puluhan warga dan sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Depok, Jawa Barat menggerebek toko buku yang kedapatan menjual Buku Kurikulum 2013 tingkat SD. Penggerebekan dilakukan karena buku Kurikulum 2013 adalah milik negara dan tidak boleh diperdagangkan.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Selasa (2/9/2014), keributan antara petugas LSM dan karyawan toko buku di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pun tak terhindarkan.

Karyawan toko tak terima disebut mencuri buku oleh seorang anggota LSM. Karyawan toko berdalih tidak mengetahui jika buku yang dijualnya itu dilarang. Padahal di sampul buku tertulis larangan penjualan.

Situasi seperti ini pun menjadi dilema bagi orangtua dan siswa. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan buku gratis dari pemerintah. Namun buku-buku yang ditunggu tak kunjung datang. Hal inilah yang membuat sejumlah orangtua nekat membeli buku pelajaran Kurikulum 2013 agar anak-anak mereka tidak tertinggal pelajaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Heri Pansila meminta seluruh siswa dan orangtua bersabar. Ia berjanji seluruh siswa akan mendapatkan buku gratis Kurikulum 2013 pada akhir bulan ini.

Belum diterimanya buku Kurikulum 2013 juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Hingga saat ini buku mata pelajaran masih tak kunjung datang. Agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran sesuai Kurikulum 2013, para siswa dianjurkan menggunakan laptop.

Puluhan kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Jombang juga diwajibkan mengikuti pelatihan untuk mendalami cara mengajar dengan menggunakan laptop.

sumber : liputan6.com

Tak Ada di Sekolah, Buku Kurikulum 2013 Malah Dijual di Kwitang

Buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) dengan kurikulum 2013 atau buku tematik terpajang di etalase toko buku di daerah Kwitang, Jakarta Pusat.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (2/9/2014), tidak sulit mencarinya buku tematik itu karena meski stok terbatas, tetapi buku itu masih tersedia.
Orangtua murid yang membutuhkan buku untuk anaknya belajar mau tidak mau harus membeli buku terbitan pemerintah yang dijual dengan harga paling murah sekitar Rp 15.000.
Untuk mengganti buku pelajaran yang belum tersedia di sekolah, ada juga orang tua yang membeli buku lain dengan penerbit yang biasanya digunakan untuk swasta, seperti terbitan Erlangga dan Yudhistira.
Terlambatnya distribusi buku pelajaran diakui Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Larso Marbun, prosedur distribusi sejauh ini diakui Larso sudah berjalan dengan semestinya.
Namun kelalaian pihak ketiga dalam hal ini percetakan terkait penyediaan buku sesuai kuota masih dipertanyakan. Anehnya, buku paket kurikulum 2013 justru dijajakan secara bebas di sejumlah toko buku grosir.
Hal itu juga yang akan dievaluasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kendala implementasi kurikulum 2013. Pengamat pendidikan justru mendesak Kemendikbud untuk tak ragu mengajukan gugatan hukum ke pihak penerbit buku.
Agar proses belajar mengajar tidak terganggu, sekolah diharapkan bisa kembali menggunakan buku kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang ada. Dengan begitu para siswa tetap bisa belajar sambil menunggu buku tematik kurikulum 2013.

sumber : 

Buku Panduan Tak Ada, Guru Himpun Materi Lewat Internet

Memasuki bulan kedua masa belajar mengajar tahun ajaran baru, buku panduan belajar untuk pegangan guru dan siswa tak kunjung diterima. Kondisi ini dikeluhkan siswa karena menyebabkan mereka kesulitan mengerjakan tugas pelajaran di rumah.

Agar materi pelajaran tetap tersampaikan kepada anak-anak didiknya, dalam tayangan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (3/9/2014), sejumlah guru di SD Negeri 1, Kecamatan Sragen Kota, berusaha mencari alternatif dengan cara menghimpun bahan pelajaran dari hasil diklat rapat dan penataran. Para guru juga mencari data tambahan dari internet. Kesulitan belajar gara-gara terlambatnya buku panduan belajar juga dialami siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Untuk menyikapi hal ini, para guru menggunakan buku dari luar agar tidak ketingalan mata pelajaran. Sedangkan siswa harus mencari buku pendamping sendiri di toko yang harganya relatif mahal.

Kini buku sudah sampai kepada siswa, namun datangnya dianggap sangat terlambat.

Tercatat ada 16 mata pelajaran untuk kelas XII, dimana mereka harus membeli buku di luar dengan kisaran harga Rp 50.000 - Rp 111.000 per buku. Bagi sebagian siswa kondisi ini dianggap memberatkan.

Kondisi ini juga menempatkan siswa di posisi dilematis. Satu sisi enggan ketinggalan mata pelajaran, di sisi lain mereka terbebani karena harus membeli buku di luar sekolah.

sumber : liputan6.com

Orangtua Murid Demo Kurikulum 2013 di Kantor DPRD Bogor

Dengan didampingi oleh aktivis pendidikan, sejumlah ibu mendatangi Kantor DPRD Kota Bogor siang tadi. Mereka mengadu kepada wakil rakyat yang baru terpilih mengenai sistem pendidikan di Kota Bogor yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. 
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Rabu (3/9/2014), sebelumnya mereka berunjuk rasa di Kantor Balaikota mengeluhkan Kurikulum 2013 dan meminta Pemkot Bogor menghapus sistem pendaftaran siswa baru secara online karena dinilai belum siap diterapkan.
Sementara, buku paket Kurikulum 2013 masih menumpuk di kantor percetakan dan penerbit CV Jabal Rohmat di Jalan Cikunir Raya No. 91 Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Penerbit tak bersedia menjawab kenapa buku belum didistribusikan. Buku tak kunjung datang beberapa sekolah berinisiatif mengambil sendiri buku yang dijanjikan dikirim pada Agustus lalu.
Di SMPN 40 Jakarta, buku paket kurikulum 2013 baru tiba pagi tadi. Murid-murid senang karena selama ini mereka kesulitan belajar tanpa buku. Agar kegiatan belajar tidak terganggu, pihak sekolah menggunakan fotokopi untuk belajar.
Buku yang datang ternyata juga belum lengkap. Buku untuk kelas 7 baru 3 mata pelajaran, sedangkan buku kelas 8 baru 6 dari 9 mata pelajaran yang dijanjikan. Setelah didata, buku akan langsung dibagikan kepada murid.

sumber : liputan6.com

Buku Kurikulum 2013 Belum Datang, Siswa Belajar Pakai Laptop

Kurikulum 2013 sudah dimulai, namun distribusi buku kurikulum 2013 ke sekolah-sekolah masih terlambat. Hal ini pun menimbulkan kisruh. 
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (2/9/2014), buku paket yang diharapkan bisa menjadi buku panduan siswa belum sampai ke sekolah. Akibatnya, proses belajar mengajar pun terganggu, apalagi kurikulum 2013 sangat membutuhkan buku pendamping siswa.
Sebagian orangtua murid terpaksa membeli buku pelajaran hingga ratusan ribu rupiah. Walau pihak sekolah membantah jika ada pemaksaan membeli buku, namun karena proses belajar mengajar yang membutuhkan buku pendamping, terpaksa orangtua murid membeli dari penerbit lain.
Seperti di SD Galunggung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, siswa membeli buku seharga Rp 260 ribu hingga Rp 450 ribu, bahkan untuk siswa kelas 6 mencapai Rp 600 ribu.
Berbeda dengan SMPN 2 di Jombang, Jawa Timur, hingga saat ini buku mata pelajaran belum kunjung datang. Agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran kurikulum 2013, siswa dianjurkan memakai laptop.
Puluhan kepala sekolah SMP se-kabupaten Jombang mengikuti pelatihan di SMPN 2 guna mendalami cara mengajar di sekolah dengan memakai laptop agar tetap bisa menggunakan kurikulum 2013.

sumber : liputan6.com

Bahasa Inggris Dihapus, Lembaga Pendidikan Senang, Kok Bisa?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana meniadakan mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kurikulum Sekolah Dasar (SD). Rencana itu  disambut baik oleh para pengelola dan staf di tempat kursus Bahasa Inggris, meski mereka mengatakan langkah itu tidaklah tepat.

Salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika (LPIA) di Jalan Margonda, Depok. Menurut kordinator Bahasa Inggris LPIA, Putu Widiasastra, penghapusan pelajaran Bahasa Inggris memang tidak tepat karena anak-anak perlu mempelajari bahasa dunia ini sejak dini. Selain itu, Bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan bagi siswa, bahkan untuk siswa sekolah dasar.

"Sebagai pengajar, penghapusan Bahasa Inggris untuk siswa SD itu disayangkan," ungkapnya.

Meskipun begitu, ia juga mengaku menyambut dengan baik apabila wacana tersebut memang dilaksanakan. Pasalnya, jika wacana tersebut memang dilaksanakan, maka akan mempengaruhi jumlah siswa yang mendaftar di lembaga tersebut yang dinilai akan semakin meningkat.

Sastra mengakui, dihapusnya mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar akan berdampak pada banyaknya siswa yang akan belajar di lembaga pendidikan Bahasa Inggris. Menuru dia itu dikarenakan orang tua siswa sudah menyadari pentingnya pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini.

"Kalau sebagai pengajar di lembaga, saya menyambut dengan baik karena siswa yang mendaftar kemungkinan lebih banyak meskipun jumlahnya tidak akan drastis," kata Sastra.

Ia menambahkan pentingnya Bahasa Inggris bagi siswa untuk dipelajari karena pelajaran ini merupakan bahasa internasional. "Jika ingin maju, Bahasa Inggris penting untuk dipelajari," tambahnya. 

Sementara itu, Ryan, siswa kelas lima sekolah dasar, mengaku meskipun ia sudah mendapatkan pelajaran Bahasa Inggris di sekolahnya, ia juga masih mengikuti kursus privat Bahasa Inggris. "Saya juga belajar les bahasa Inggris di rumah, disuruh mama," katanya.

sumber : republika.co.id

Pemerhati Pendidikan: Kondisi Guru di Indonesia Tidak Baik

Pemerhati Pendidikan, Abduh Zen mengatakan, guru-guru di Indonesia sedang menghadapi permasalahan. Hal itu terkait dengan penghentian sementara Kurikulum 2013.

"Guru kita dalam masalah, dan sekarang kondisi guru di Indonesia tidak baik," ujar Zen dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Menurut Zen, di hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) para guru di bawah rata-rata. Karena itu dia menyebut, kondisi ini memprihatinkan. "Coba Anda bayangkan akan sukar jika guru kita dalam kondisi seperti ini," lanjut Zen.

Guna mengubah kondisi ini, Zen mengimbau agar pemerintah melakukan pembaruan. Antara lain dengan memberikan pelatihan kepada para guru yakni pelatihan yang benar-benar efektif untuk menghadapi situasi-situasi tak terduga, seperti penghentian sementara Kurikulum 2013.

Zen mengungkapkan, masalah lain yang dihadapi para guru Indonesia yakni soal motivasi yang tidak benar-benar menyentuh ke dalam diri mereka.

"Motivasi tidak menyentuh aspek batin guru. Ini mesti disuntikan virus motivasi ke dalam guru-guru kita, sehingga mereka menyempurnakan profesinya," ujar Zen.

sumber : liputan6.com

Kurikulum 2013 Dinilai Bisa Lahirkan Revolusi Mental Jokowi-JK

Tokoh pendidikan Arief Rahman menilai kurikulum 2013 sebaiknya terus digunakan pada pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Arief, ada dua kekuatan dalam kurikulum 2013 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Iya, harus diteruskan. Kurikulum 2013 itu mempunyai kekuatan kompetensi inti," kata Arief seusai menghadiri Seminar nasional pendidikan, kebangkitan pendidikan daerah tertinggal di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Kekuatan itu, kata dia terletak pada beberapa hal. Pertama, mendekatkan diri para siswa kepada Tuhan, kedua dia akan mengembangkan kompetensi mempersatukan semua manusia yang ada di Indonesia. "Yang ketiga mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri," imbuh Arief.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini menambahkan, program Revolusi Mental yang digagas Jokowi-JK dapat terlaksana jika menerapkan kurikulum 2013. Menurut Arief, ada nilai-nilai pengetahuan yang terstruktur yang terkandung dalam nilai-nilai kurikulum 2013.

"Teman-teman di Jokowi-JK menyebut Revolusi Mental, caranya dengan menerapkan kurikulum 2013 di dalamnya. Bagaimana caranya? Yakni dengan velue (nilai) pendidikan harus terstruktur pengetahuannya, sikapnya dan pengetahuannya," jelas Arief.

Namun, Arief menambahkan, ada dua 'pekerjaan rumah' yang harus dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK jika nantinya meneruskan kurikulum 2013. Pertama, mengenai sosialisasi kurikulum kepada masyarakat luas yang harus segera diselesaikan.

"Kedua distribusi buku harus juga dicarikan inovasi-inovasi terbaru. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain misalnya. Jangan dikerjakan pemerintah sendiri. Rangkul dari institusi lain seperti dari perdagangan, partai, dan teman-teman LSM," tutur Arief.

sumber : liputan6.com

Transisi Pendidikan di Indonesia ala Jokowi

Ada anggapan etika luhur bangsa Indonesia mulai terkikis sedikit demi sedikit. Hal itu terlihat dari perilaku tak etis yang tampil sehari-hari hingga merebaknya kasus-kasus korupsi. Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Sabtu (11/10/2014), menyadari masalah tersebut Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengajukan konsep Revolusi Mental yang akan dicangkokkan ke sistem pendidikan dasar. Kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat antara lain motor yang berjalan di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, orang-orang buang sampah sembarangan, dan anak-anak sekolah tawuran. Sejumlah kebiasaan itu termasuk saling serobot di jalan sekarang telah menjadi bagian hidup sehari-hari di banyak bagian negara Indonesia. Hal-hal tersebut dianggap biasa, dianggap wajar, dan kadang dibenarkan dengan beragam alasan. Walau banyak juga yang mengakui hal itu terjadi karena kurangnya pengendalian diri. Banyak orangtua menuding perilaku tidak tertib semakin merebak karena tiada lagi tokoh teladan hingga generasi muda pun sekadar meniru. Lalu kemudian datang anggapan pendidikan moral dan etika seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar. Transisi pendidikan ala Jokowi, etika sederhana sehari-hari yang terabaikan bisa berlanjut menjadi penyimpangan serius seperti korupsi. Hal itulah yang menjadi perhatian presiden terpilih Jokowi. Jokowi pun melontarkan ide pentingnya yaitu Revolusi Mental. Senada dengan Jokowi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai, proses pendidikan harus mampu mengantar anak didik mengembangkan karakter terbaik untuk anak Indonesia. Itu berarti tumbuhnya rasa cinta nilai-nilai kemanusiaan, rasa ingin tahu intelektual, serta rasa cinta dan bangga sebagai manusia Indonesia. Titik berat pendidikan adalah pengembangan karakter luhur. Tetapi mendidik manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tokoh pendidikan, Profesor Arief Rachman mengidentifikasi sejumlah masalah teknis pada layanan pendidikan di Tanah Air, mulai dari belum meratanya sarana pendidikan hingga perlu ditingkatkannya kualitas guru-guru. Bila masalah-masalah teknis bisa teratasi, potensi tiap siswa termasuk potensi terbentuknya karakter luhur diharap lebih mudah tercapai, walau semua perlu waktu. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Terlepas dari kendala yang mungkin masih harus diatasi presiden terpilih Jokowi menilai porsi pendidikan untuk membentuk karakter luhur memang harus ditambah. Berbekal dengan karakter luhur yang kuat, generasi muda Indonesia punya harga diri dan mampu menghadapi tantangan-tantangan besar. Di tengah erosi nilai-nilai, perubahan etos manusia Indonesia ke arah lebih baik memang ditunggu-tunggu. sumber : liputan6.com

Miris, Dekat Ibukota Negara Tak Bisa Ikut Wajib Belajar 12 Tahun

Meski letaknya dekat dengan Ibukota negara, tak otomatis membuat wilayah Banten Selatan, Kabupaten Lebak, maju seperti DKI Jakarta. Khususnya di bidang pendidikan, kondisi di wilayah ini bisa dibilang memprihatinkan. Banyak warganya tidak mampu menyelesaikan wajib belajar (wajar) yang ditetapkan pemerintah selama 12 tahun. "Rata-rata lama sekolah di Lebak itu 6,3 tahun. Untuk mengejar wajib belajar Pendidikan Nasional (Diknas) 12 tahun ya infrastrukturnya harus dibangun, sarana dan prasarananya," kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat ditemui di Pendopo Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (3/10/2014). Pemerintah setempat berusaha mengatasi keadaan ini dengan mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di setiap Kecamatan di Kabupaten Lebak. Tapi karena sarana penunjangnya belum memadai, menyebabkan pendidikan di Lebak tak bisa berkembang sesuai harapan. Karena persoalan inilah, Kabupaten Lebak membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang nanti akan dipimpin Jokowi-JK. "Di APBD-Perubahan 2014 ini kita diberikan bantuan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Rp 89 miliar, sedangkan APBD murni Rp 17 miliar. Peruntukannya untuk infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan juga ketahanan pangan," terang dia. Kabupaten Lebak yang memiliki luas wilayah 35 persen dari luas Provinsi Banten 9.160,70 kilometer persegi, memiliki penduduk 1.233.905 jiwa, dari 11 juta jiwa jumlah populasi Banten. Kendati penduduknya terhitung banyak, tapi pertumbuhan ekonominya sangat lambat, karena 32 persen wilayahnya merupakan hutan lindung. "Jadi, secara pertumbuhan ekonomi kami sangat lambat kalau tidak didorong oleh infrastruktur yang tidak memadai. Kalau fasilitasnya tidak dibangun, nteu moal datang ka Lebak (tidak mungkin datang ke Lebak)," tegas Iti, Bupati yang menolak pemberian Alat Kesehatan (Alkes) dari Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut yang kemudian ternyata menjadi kasus dugaan korupsi di KPK. Sumber : liputan6.com

Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.[1] Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Filosofi pendidikan Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya."[butuh rujukan] Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Fungsi pendidikan Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut: Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Melestarikan kebudayaan. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut: Transmisi (pemindahan) kebudayaan. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. Menjamin integrasi sosial. Sekolah mengajarkan corak kepribadian. Sumber inovasi sosial. Ekonomi Telah dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktek produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pemimpin adalah fungsi dari efek "human capital". Studi terbaru dari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi agregat telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental dan peran keterampilan kognitif. Pada tingkat individu, ada banyak literatur, umumnya terkait dengan karya Jacob Mincer, tentang bagaimana laba berkaitan dengan pendidikan dan modal manusia lainnya. Karya ini telah memotivasi sejumlah besar studi, tetapi juga kontroversial. Kontroversi utama berkisar bagaimana menafsirkan dampak sekolah. Beberapa siswa yang telah menunjukkan potensi yang tinggi untuk belajar, dengan menguji dengan intelligence quotient yang tinggi, mungkin tidak mencapai potensi penuh akademis mereka, karena kesulitan keuangan.[reason-actually some students at the low end get better treatment than those in the middle with grants, etc. needs RS] Ekonom Samuel Bowles dan Herbert Gintis berpendapat pada tahun 1976 bahwa ada konflik mendasar dalam pendidikan Amerika antara tujuan egaliter partisipasi demokratis dan ketidaksetaraan tersirat oleh profitabilitas terus dari produksi kapitalis di sisi lain. Sumber : wikipedia.org